Kabarintes, Kukar – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menunjukkan langkah nyata dalam mendukung akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Salah satu yang kini tengah dipersiapkan adalah penyediaan lahan untuk pembangunan sekolah rakyat, sebuah program nasional yang menyasar pemerataan pendidikan tanpa biaya.
Sekolah rakyat merupakan inisiatif dari pemerintah pusat yang menyasar anak-anak prasejahtera agar tetap bisa mengenyam pendidikan, dari tingkat SD hingga SMA, tanpa terkendala biaya.
“Dari hasil koordinasi dengan Disdikbud Provinsi, kita butuh lahan sekitar 5 sampai 10 hektare. Tapi setelah dicek, sekolah-sekolah yang ada di Kukar belum ada yang punya lahan sebesar itu,” ungkap Sekretaris Kabupaten Kukar, Sunggono, saat ditemui, Kamis (17/4/2025).
Jonggon Jadi Lokasi Potensial
Karena keterbatasan lahan di sekolah eksisting, Pemkab Kukar kemudian mencari alternatif lahan milik pemerintah daerah. Pilihan pun jatuh pada Desa Jonggon, Kecamatan Loa Kulu.
Lokasi ini dinilai strategis. Selain telah memiliki surat kepemilikan lahan, akses menuju lokasi pun sudah memadai: ada jalan, jaringan listrik, air bersih, hingga infrastruktur telekomunikasi. Letaknya pun tidak jauh dari Sekolah Polisi Negara (SPN).
“Jadi kami nilai sangat layak untuk lokasi pembangunan sekolah rakyat,” kata Sunggono.
Daerah Siapkan Lahan, Pusat Tanggung Biaya
Sunggono menjelaskan bahwa meskipun program ini merupakan inisiatif pemerintah pusat, Pemkab Kukar tetap berperan penting, terutama dalam menyiapkan lahan sebagai bentuk dukungan.
“Anggaran pembangunan sepenuhnya dari pemerintah pusat. Kita di daerah hanya menyiapkan lahannya,” tegasnya.
Sekolah rakyat ini dirancang untuk menampung hingga 1.000 siswa dari jenjang SD hingga SMA. Tujuannya bukan hanya memberi akses pendidikan gratis, tapi juga menciptakan ruang belajar yang layak bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera.
Bukan Daerah Percontohan, Tapi Tetap Antusias
Menariknya, Kukar tidak termasuk dalam 100 kabupaten/kota yang jadi pilot project program sekolah rakyat. Namun hal itu tidak menyurutkan niat Pemkab untuk tetap berpartisipasi.
“Kukar memang bukan daerah percontohan, tapi kita punya semangat dan ketertarikan kuat untuk bergabung dalam program ini. Semua demi masa depan pendidikan anak-anak Kukar,” ujar Sunggono.
Pemkab Kukar menargetkan proses pendaftaran program dilakukan tahun ini, dengan harapan pembangunan fisik bisa mulai berjalan pada tahun 2026.
