Kabarintens, Bontang – Pembangunan jembatan di depan SMPN 7 Bontang membawa dampak serius bagi aktivitas sekolah. Pasalnya, konstruksi jembatan yang cukup tinggi justru menutup akses utama menuju sekolah. Menanggapi kondisi tersebut, Komisi A DPRD Bontang melakukan inspeksi mendadak (sidak) untuk mencari solusi yang tepat.
Ketua Komisi A DPRD Bontang, Heri Keswanto, mengusulkan agar Aula II SMPN 7 diubah menjadi pintu masuk utama sebagai solusi permanen.
“Itu usulan dari kami. Tapi nanti tetap akan kita tindaklanjuti dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kita akan panggil Dinas PUPRK, Disperkimtan, dan Disdikbud agar bisa membahas teknisnya,” ungkapnya saat dikonfirmasi media ini, Senin (10/2/2025).
Menurut Heri, ada dua opsi yang bisa dipertimbangkan. Pertama, melandaikan bagian jembatan agar akses masuk ke sekolah tetap bisa digunakan. Kedua, menggunakan jalur alternatif melalui lahan milik PDAM.
Namun, opsi kedua dinilai kurang ideal karena membutuhkan pembongkaran besar-besaran yang berpotensi menelan anggaran lebih banyak.
“Kalau kita pakai jalur PDAM, itu kan ada kewenangan sendiri. Dan kalau harus banyak dibongkar, tentu akan membutuhkan anggaran tambahan. Jadi, lebih baik kita buka jalur sendiri dengan mengubah Aula II menjadi pintu masuk,” jelas dia.
Sementara itu, Plt Kepala SMPN 7 Bontang, Nor Hayati, menyampaikan bahwa sejak jembatan dibangun, siswa dan guru mengalami kesulitan dalam mobilitas sehari-hari. Untuk sementara, pihak sekolah terpaksa menjebol dinding di sisi kanan sekolah sebagai akses darurat. Namun, solusi ini tidak bisa bertahan lama karena bukan jalur yang aman.
“Sejak pembangunan jembatan, akses utama tertutup dan siswa harus mencari jalur lain yang kurang nyaman. Kami berharap ada solusi cepat agar aktivitas sekolah kembali normal,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, politisi Gerindra ini menegaskan, perombakan Aula II menjadi pintu masuk akan diupayakan dalam perubahan anggaran mendatang, termasuk untuk penyelesaian fisiknya.
“Kami tidak mau solusi ini berlarut-larut. Kita upayakan dalam perubahan anggaran ini agar bisa segera dieksekusi,” katanya.
DPRD Kota Bontang berkomitmen mengawal permasalahan ini hingga ditemukan solusi yang tepat. Sementara itu, Dinas PUPRK dan instansi terkait diharapkan segera mengambil langkah teknis agar akses ke SMPN 7 dapat kembali normal tanpa menghambat aktivitas pendidikan di sekolah tersebut.
Reporter :andira
