Kabarintens, Kukar – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) menggelar Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah pada Rabu (12/03/2025) di Gedung Bappeda Kukar. Forum ini bertujuan untuk menyusun dan menyinkronkan Rencana Kerja (Renja) tahun 2026 serta memastikan program-program pembangunan daerah berjalan lebih terarah dan terintegrasi.
Forum tersebut dipimpin oleh Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekretariat Kabupaten (Setkab) Kutai Kartanegara, Dafip Haryanto. Dalam keterangannya, Dafip menjelaskan bahwa forum ini menjadi langkah penting untuk memetakan dan mengevaluasi program-program yang telah direncanakan serta untuk mempertajam fokus pembangunan daerah.
“Forum ini bertujuan untuk memverifikasi dan mengkoordinasikan program prioritas yang telah disusun dalam Renja tahun 2026. Kami perlu memastikan program-program tersebut dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” ujar Dafip usai kegiatan.
Dafip juga menyebutkan bahwa forum ini sangat penting untuk membangun sinergi antar-Organisasi Perangkat Daerah (OPD), terutama untuk program-program yang saling berkaitan. “Karena ini adalah program lintas OPD, sangat penting untuk memastikan bahwa program-program yang ada bisa saling mendukung dan terintegrasi dengan baik,” lanjutnya.
Forum tersebut melibatkan empat OPD utama, yaitu Dinas Sosial, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB), Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), serta Dinas Kesehatan. Setiap OPD memiliki peran dalam memastikan bahwa program-program yang diusulkan dapat berjalan dengan efektif.
“Kegiatan ini juga didukung penuh oleh Dinas Kesehatan, yang menggunakan data dari Dinas Sosial, terutama terkait Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan layanan bagi penyandang disabilitas,” jelas Dafip. Selain itu, DP3A memiliki program Bina Keluarga Remaja (BKR) yang juga berkaitan erat dengan program dari OPD lainnya, seperti Dinas Kesehatan dan DP2KB.
DP2KB, misalnya, menjalankan program rumah penitipan anak yang menjadi salah satu program prioritas DP3A. Dafip berharap jika ada program yang tidak dapat sepenuhnya diakomodasi oleh satu OPD, OPD lain bisa berkolaborasi untuk memastikan program tersebut tetap terlaksana.
“Misalnya, Dinas Kesehatan, DP2KB, dan Dinas Sosial dapat saling melengkapi dalam menjalankan program-program yang bersifat lintas OPD,” ungkap Dafip.
Forum ini juga menjadi ajang evaluasi terhadap usulan-usulan yang telah diajukan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) kecamatan sebelumnya. Dafip menekankan pentingnya mempertajam usulan tersebut agar dapat lebih terakomodasi dalam rencana kerja masing-masing OPD.
“Forum ini juga berfungsi untuk memetakan kembali program kerja setiap OPD berdasarkan usulan yang telah diajukan pada Musrenbang Kecamatan. Kami ingin memastikan bahwa setiap program yang diajukan benar-benar tercatat dan terintegrasi dalam rencana kerja yang lebih terstruktur,” pungkasnya.
Dengan terselenggaranya forum ini, Pemkab Kutai Kartanegara berharap dapat merancang dan melaksanakan program-program yang lebih fokus, terkoordinasi, serta memberikan dampak positif bagi kemajuan daerah pada tahun 2026.
