Kabarintens, Kukar – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terus mempercepat upaya penurunan angka stunting melalui pendekatan berbasis data dan inovasi. Bahkan, Kabupaten Kukar kerap dijadikan studi banding oleh daerah lain yang ingin meniru keberhasilan dalam penanganan masalah stunting.
Pada acara serah terima Data Keluarga Berisiko Stunting (KRS) yang digelar bersama BKKBN Kalimantan Timur, Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono, mengungkapkan hasil positif dari upaya penurunan angka stunting yang telah dilakukan Pemkab Kukar. Sunggono mengungkapkan bahwa angka stunting di Kukar telah menurun signifikan.
“Kami menargetkan penurunan angka stunting dan alhamdulillah, penurunannya cukup signifikan. Terakhir, pada akhir 2024, angka stunting di Kukar sudah mencapai 14%,” ujar Sunggono dalam acara serah terima data KRS tersebut.
Sunggono menjelaskan bahwa Pemkab Kukar telah menjalankan berbagai program dan kebijakan untuk mencapai target penurunan angka stunting. Salah satu program unggulan adalah Rumah Besar Pengentasan Kemiskinan (RBPK), yang memastikan penerima bantuan Pemkab Kukar berbasis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Data tersebut langsung berhubungan dengan keluarga berisiko stunting, yang memungkinkan intervensi dilakukan secara tepat sasaran.
“Salah satu kunci keberhasilan kami adalah pemanfaatan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang terintegrasi dengan data keluarga berisiko stunting, sehingga intervensi bisa lebih terarah dan tepat sasaran,” jelas Sunggono.
Selain itu, Pemkab Kukar juga terus memperkuat program inovatif seperti Raga Pantas untuk Stunting. Program ini hadir berdasarkan temuan bahwa 70% kasus stunting di Kukar dipicu oleh pola hidup orang tua, termasuk kebiasaan merokok. Oleh karena itu, Pemkab Kukar menerapkan pendekatan holistik dengan melibatkan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menurunkan angka stunting.
“Kami memetakan peran dan tanggung jawab masing-masing OPD untuk memastikan intervensi lebih terarah. Keterkaitan antarprogram menjadi strategi utama untuk memastikan penanganan stunting lebih efektif,” tambah Sunggono.
Sunggono juga menyebutkan bahwa program Bhakti Pantas memiliki lima indikator utama yang digunakan untuk mengidentifikasi dan menangani keluarga berisiko stunting. Ia menambahkan bahwa angka stunting di Kukar telah berhasil ditekan dari 27% menjadi 16,5% pada September 2024, dan kini turun lagi menjadi 14,6%.
“Dengan program-program ini, kami berharap angka stunting terus menurun, dan kami akan terus melakukan upaya preventif agar kasus stunting dapat dicegah,” ujarnya.
Sunggono mengungkapkan bahwa penanganan stunting di Kukar dilakukan dengan pendekatan yang mirip dengan penanganan pandemi COVID-19, dengan berbagai upaya lebih terfokus dan melibatkan banyak pihak. Pemkab Kukar juga telah mengalokasikan anggaran untuk program pemberian makanan bergizi (PMB), bahkan sebelum adanya program MBG dari pemerintah pusat.
“Kami juga mengusung gerakan No Stunting, agar tidak ada lagi kasus stunting baru di Kukar. Program berbasis data ini akan terus diperkuat agar kebijakan yang diambil tepat sasaran,” tegasnya.
Sunggono berharap bahwa penyerahan data KRS kepada Kemendugbangga BKKBN Kalimantan Timur dapat membantu upaya penurunan angka stunting, dengan program-program yang lebih tepat sasaran dan terfokus.
Kepala Perwakilan BKKBN Kalimantan Timur, Dr. Nurizky Permanajati, memberikan apresiasi terhadap upaya Pemkab Kukar dalam menanggulangi stunting.
“Ini langkah yang positif. Melalui data KRS yang tepat, penanganan stunting menjadi lebih spesifik dan berdampak besar. Tidak hanya pada masalah nutrisi, tetapi juga dalam mendata keluarga berisiko stunting dengan lebih baik sehingga intervensi menjadi lebih terarah. Ini juga penting dalam mencegah terjadinya stunting di masa depan,” tutup Dr. Nurizky.
