Kabarintens, Kukar – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) memastikan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kukar tetap akan menerima Tunjangan Hari Raya (THR) pada tahun ini. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono, dalam wawancaranya usai kegiatan serah terima Data Keluarga Berisiko Stunting (KRS), Kamis (13/3/2025).
Meskipun terdapat penyesuaian anggaran belanja non-prioritas, Pemkab Kukar tetap berkomitmen untuk memberikan THR kepada ASN. Sunggono mengungkapkan bahwa jumlah THR yang diberikan diperkirakan akan tetap sama seperti tahun sebelumnya, yaitu sekitar Rp1 juta per orang.
Pemkab Kukar tetap akan memberikan THR kepada ASN meskipun terdapat penyesuaian anggaran. Pemkab Kukar juga akan memprioritaskan anggaran untuk program-program strategis yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, seperti penanggulangan kemiskinan, penurunan stunting, pendidikan, dan kesehatan.
Penyesuaian anggaran dilakukan untuk memastikan efektivitas penggunaan anggaran daerah dan agar kebijakan pengelolaan anggaran tetap sesuai dengan ketentuan nasional. Hal ini juga bertujuan untuk menyesuaikan anggaran belanja non-prioritas dengan Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2025 yang mengharuskan pengurangan belanja di pos-pos yang tidak terkait langsung dengan program prioritas.
Pernyataan ini disampaikan oleh Sunggono pada Kamis, 13 Maret 2025, usai kegiatan serah terima Data Keluarga Berisiko Stunting (KRS) di Kantor Bupati Kutai Kartanegara.
Kebijakan ini dipimpin oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono, yang memastikan bahwa ASN tetap menerima THR dan bahwa program prioritas tetap terjaga anggarannya.
Pemangkasan anggaran akan dilakukan pada pos-pos yang tidak berkaitan langsung dengan program prioritas. Di antaranya, anggaran untuk perjalanan dinas, alat tulis kantor (ATK), dan beberapa pos belanja lainnya akan disesuaikan agar lebih efisien.
Pemkab Kukar berharap kebijakan ini dapat menjaga kesejahteraan ASN sekaligus memastikan bahwa pembangunan daerah tetap berjalan dengan baik. Dengan langkah efisiensi anggaran ini, Pemkab Kukar juga berupaya untuk memastikan keberlanjutan program-program yang langsung berdampak pada masyarakat.
“Tentunya kita mengutamakan program yang berdampak langsung pada masyarakat. Kita juga berupaya menjaga keseimbangan antara kesejahteraan ASN dan keberlanjutan pembangunan daerah Kukar,” ujar Sunggono.
