Ratusan pejabat Pemkot Bontang yang dilantik. (Istimewa)
Kabarintens.com, Bontang – Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang melantik 145 pejabat administrator, pengawas, dan fungsional dalam langkah yang disebut sebagai momentum penataan ulang birokrasi. Pelantikan ini tidak hanya dimaknai sebagai rotasi jabatan, tetapi juga bagian dari penyelarasan struktur pemerintahan agar lebih efektif menjawab tantangan pembangunan.
Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni menegaskan penataan organisasi diperlukan untuk memastikan setiap perangkat daerah memiliki kekuatan yang seimbang dalam menjalankan fungsi pelayanan, pembangunan, dan tata kelola pemerintahan.
Menurutnya, birokrasi yang sehat harus dibangun melalui struktur yang tepat, pejabat yang kompeten, dan distribusi peran yang jelas. Karena itu, pelantikan ini diarahkan untuk memperkuat fondasi organisasi pemerintah secara menyeluruh.
Ia mengatakan seluruh pejabat yang dilantik harus memahami bahwa perubahan posisi membawa konsekuensi tanggung jawab baru. Adaptasi cepat, menurutnya, menjadi syarat agar penataan ini memberi dampak nyata.
“Ini bagian dari penataan birokrasi. Kita ingin organisasi pemerintah bekerja lebih efektif, lebih kuat, dan lebih siap menghadapi tuntutan pelayanan maupun pembangunan,” ujarnya disela-sela pelantikan, Selasa (21/4/2026).
Ia menilai birokrasi tidak boleh berjalan dengan pola lama yang lamban dan kaku. Melalui penataan ini, pemerintah ingin mendorong organisasi yang lebih dinamis, adaptif, dan mampu bekerja lintas sektor.
Selain penataan internal, langkah ini juga diarahkan agar koordinasi antarlembaga di lingkungan Pemkot Bontang semakin solid, terutama dalam mendukung program prioritas daerah.
“Yang saya harapkan bukan hanya perubahan nama jabatan, tapi perubahan ritme kerja, pola koordinasi, dan kualitas eksekusi di lapangan,” tegasnya.
Melalui pelantikan ini, Pemkot Bontang berharap reformulasi birokrasi tidak berhenti pada struktur, tetapi berlanjut menjadi perbaikan kinerja pemerintahan secara menyeluruh. (Irha)
