kabarintens – Komitmen DPRD Kalimantan Timur untuk memperkuat fungsi pengawasan kembali didorong. Aliansi Rakyat Kalimantan Timur menyerahkan dokumen Pakta Integritas yang telah ditandatangani dua Wakil Ketua DPRD dan perwakilan tujuh fraksi kepada Sekretariat DPRD Kaltim, Kamis (23/4/2026).
Penyerahan dokumen tersebut merupakan tindak lanjut dari aksi demonstrasi yang digelar pada Selasa (21/4/2026) lalu. Pakta Integritas itu disebut menjadi bukti formal komitmen DPRD Kaltim dalam menjalankan fungsi pengawasan melalui mekanisme Hak Angket terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
Humas Aliansi Rakyat Kaltim, Bella Monica, mengatakan proses penyerahan sempat mengalami kendala administratif. Pihak resepsionis, kata dia, menyampaikan tidak ada anggota dewan di tempat karena sedang melakukan kunjungan kerja ke Makassar sejak Rabu (22/4/2026) sore.
“Namun, setelah berkoordinasi, dokumen akhirnya diserahkan dan diterima oleh Bagian Umum dan Tata Usaha Sekretariat DPRD Kaltim untuk diproses lebih lanjut,” ujar Bella saat dihubungi Redaksi Inspirasa, Kamis (23/4/2026).
Dalam dokumen tersebut, DPRD Kaltim berkomitmen pada tiga poin utama, yakni audit total terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, penghentian praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di lingkungan pemerintahan, serta optimalisasi fungsi pengawasan DPRD secara menyeluruh.
Aliansi Rakyat Kaltim menegaskan bahwa tanda tangan dua Wakil Ketua DPRD dan perwakilan tujuh fraksi bukan sekadar formalitas, melainkan kontrak politik yang memiliki konsekuensi.
“Kami membawa tiga pesan utama: DPRD siap bertanggung jawab, siap menjalankan tuntutan, dan siap menerima konsekuensi jika melanggar komitmen. Jika tidak ada tanggapan serius, kami pastikan akan ada gelombang tuntutan yang lebih masif dari masyarakat Kaltim,” tegas Bella.
Aliansi Rakyat Kalimantan Timur juga akan melakukan evaluasi internal pada Kamis (23/4/2026) malam guna menyusun Rencana Tindak Lanjut (RTL). Mereka dijadwalkan kembali mendatangi DPRD Kaltim pada Senin mendatang untuk menagih progres dari penyerahan dokumen Pakta Integritas tersebut.
