Ujian Paket A, B, dan C di Lapas Kelas II A Bontang
Kabarintens.com, Bontang – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Bontang menilai program sekolah paket yang dijalankan di Lapas Kelas IIA Bontang sebagai wujud nyata pendidikan inklusif, yang mampu menjangkau kelompok masyarakat dengan keterbatasan akses, termasuk warga binaan.
Melalui kerja sama Lapas dengan PKBM Melati, program pendidikan kesetaraan ini memberikan kesempatan bagi warga binaan untuk melanjutkan pendidikan yang sempat terhenti, sekaligus memperoleh ijazah yang diakui secara nasional.
Kepala Disdikbud Bontang, Abdu Safa Muha, menegaskan bahwa prinsip pendidikan inklusif menuntut semua pihak memastikan tidak ada satu pun warga negara yang tertinggal dalam mendapatkan hak belajar.
“Tidak boleh ada yang tertinggal dalam pendidikan, termasuk warga binaan yang sedang menjalani masa pembinaan,” ujarnya, Minggu (26/4/2026).
Ia menjelaskan bahwa sekolah paket A, B, dan C merupakan jalur pendidikan nonformal yang setara dengan jenjang SD, SMP, dan SMA, sehingga lulusan program ini memiliki hak yang sama untuk melanjutkan pendidikan maupun memasuki dunia kerja.
Menurutnya, pendekatan yang dilakukan Lapas menunjukkan adanya kesadaran bahwa pembinaan tidak hanya berkaitan dengan disiplin atau keterampilan, tetapi juga peningkatan kualitas sumber daya manusia secara menyeluruh.
“Ini bukan sekadar pembinaan, tapi investasi masa depan mereka setelah bebas nanti,” katanya.
Disdikbud sendiri berperan dalam memastikan data warga binaan yang putus sekolah dapat teridentifikasi dengan baik, sehingga program pendidikan kesetaraan dapat menjangkau mereka yang benar-benar membutuhkan.
Pendataan ini menjadi langkah penting dalam merancang intervensi pendidikan yang tepat dan berkelanjutan.
“Data itu penting supaya layanan pendidikan bisa tepat sasaran dan tidak ada yang terlewat,” jelasnya.
Ia juga mengapresiasi konsistensi Lapas dalam menjalankan program ini sejak lama, karena keberlanjutan menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam pendidikan.
Dengan program yang terus berjalan, warga binaan memiliki kesempatan yang lebih luas untuk memperbaiki masa depan mereka.
“Ini tidak mudah dijalankan secara konsisten, dan itu patut diapresiasi,” katanya.
Disdikbud berharap model pendidikan seperti ini dapat terus diperkuat dan menjadi bagian dari upaya pemerataan pendidikan di berbagai lapisan masyarakat. (Irha)
