Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni. (Istimewa)
Kabarintens.com, Bontang – Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang menegaskan komitmennya dalam menjaga keberlanjutan akses pendidikan tinggi bagi warganya melalui program bantuan Uang Kuliah Tunggal (UKT). Di tengah tekanan fiskal daerah, Pemkot tetap memastikan program ini berjalan sebagai bagian dari prioritas pembangunan sumber daya manusia.
Kebijakan tersebut tidak hanya menjadi bentuk tanggung jawab pemerintah daerah, tetapi juga strategi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas generasi muda Bontang. Pemkot memandang pendidikan tinggi sebagai investasi penting yang harus dijaga kesinambungannya, terutama bagi mahasiswa dari keluarga yang membutuhkan dukungan biaya.
Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, menyampaikan bahwa Pemkot tidak bekerja sendiri dalam menjalankan program ini. Sinergi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menjadi salah satu langkah strategis untuk memperluas cakupan bantuan pendidikan bagi mahasiswa.
Menurutnya, Pemprov Kaltim telah memiliki skema bantuan yang cukup komprehensif, mencakup pembiayaan mahasiswa dari semester awal hingga akhir masa studi. Kehadiran program provinsi ini dinilai sangat membantu dalam mengurangi beban anggaran yang harus ditanggung oleh pemerintah kota.
“Kalau provinsi tidak memberikan, kita yang back up. Jadi tetap kita anggarkan sesuai kemampuan keuangan daerah,” ujar Neni, Senin (27/4/2026).
Meski demikian, Pemkot Bontang tetap mengambil peran utama dalam memastikan tidak ada mahasiswa yang tertinggal dari akses bantuan. Pemerintah kota menyiapkan anggaran cadangan sebagai bentuk antisipasi apabila terdapat mahasiswa yang tidak masuk dalam skema bantuan provinsi.
Fokus intervensi Pemkot diarahkan pada kelompok mahasiswa yang belum terakomodasi, termasuk mereka yang menempuh pendidikan melalui sistem pembelajaran daring. Salah satu contohnya adalah mahasiswa Universitas Terbuka yang saat ini belum termasuk dalam cakupan bantuan dari pemerintah provinsi.
“Untuk kuliah online seperti Universitas Terbuka, itu kita yang bantu karena tidak disebutkan dalam program provinsi,” jelasnya.
Selain memperluas jangkauan penerima, Pemkot juga menerapkan sejumlah kriteria agar bantuan lebih tepat sasaran. Salah satu ketentuan yang diberlakukan adalah batas usia maksimal 25 tahun bagi penerima bantuan, sebagai upaya mendorong mahasiswa menyelesaikan pendidikan tepat waktu.
“Kita ingin anak-anak Bontang kuliah di daerah sendiri dan menyelesaikan pendidikan tepat waktu. Jadi ada batasan usia supaya lebih efektif,” katanya.
Dari sisi nominal, bantuan UKT yang diberikan Pemkot mencapai sekitar Rp5,5 juta per semester. Besaran tersebut dinilai cukup signifikan dalam meringankan beban biaya kuliah, meskipun belum mencakup komponen lain seperti uang pembangunan.
“Setiap semester dibantu Rp5,5 juta, itu sudah sangat membantu. Dua semester bisa lebih dari Rp10 juta,” ungkapnya.
Untuk mendukung keberlanjutan program, Pemkot Bontang mengalokasikan anggaran sekitar Rp15 miliar per tahun. Nilai ini relatif stabil dibandingkan tahun sebelumnya, namun tetap terbuka untuk penyesuaian sesuai kondisi keuangan daerah ke depan.
Melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra), Pemkot juga memastikan proses administrasi berjalan efektif dengan pendampingan pendaftaran secara daring. Langkah ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan aksesibilitas layanan sekaligus memastikan program benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Respons positif dari masyarakat menjadi indikator bahwa kebijakan ini berjalan di jalur yang tepat. Sejumlah mahasiswa bahkan telah merasakan manfaat bantuan hingga berhasil menyelesaikan pendidikan mereka, memperkuat posisi Pemkot Bontang sebagai aktor utama dalam menjamin keberlanjutan pendidikan tinggi di daerah. (Irha)
