Kabarintens.com, Bontang – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bontang memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) seiring adanya prediksi kemarau panjang yang berpotensi terjadi di Kalimantan Timur.
Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Bontang, Kaspul Anwar mengatakan, persiapan pembentukan posko terpadu telah dilakukan sejak awal Agustus. Posko tersebut melibatkan sejumlah unsur, yakni TNI, Polri, BPBD dan Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar).
“Mulai awal Agustus kita sudah melakukan persiapan untuk pembentukan posko terpadu yang melibatkan TNI, Polri, BPBD dan Damkar, kemudian dikomandoi BPBD Bontang,” ujarnya saat dihubungi, Rabu (9/9/2026).
Kaspul menjelaskan, langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk antisipasi menyusul surat dari Menteri Lingkungan Hidup serta Surat Edaran Gubernur Kalimantan Timur terkait kondisi kemarau panjang atau fenomena El Nino yang diperkirakan berlangsung paling cepat September dan paling lambat hingga Oktober.
Dari 15 kelurahan yang ada di Kota Bontang, perhatian khusus diarahkan ke wilayah Bontang Lestari. Wilayah tersebut dinilai memiliki tingkat kerawanan lebih tinggi karena masih terdapat kawasan hutan lindung yang cukup luas serta berbatasan dengan area permukiman dan kawasan lainnya.
“Dari 15 kelurahan kita fokus di Bontang Lestari karena di sana masih luas hutan lindung. Pemukiman dan lainnya juga ada, sehingga kita sepakat dengan tim kota untuk membuat posko bersama di Bontang Lestari,” jelasnya.
Posko terpadu tersebut saat ini telah berjalan lebih dari satu minggu dengan sistem penjagaan selama 24 jam. Personel dibagi ke dalam tiga sif, dengan masing-masing sif beranggotakan sekitar 24 orang.
Menurut Kaspul, pola penjagaan tersebut akan terus dilakukan selama masa mitigasi yang diperkirakan berlangsung hingga September dan berpotensi diperpanjang sampai Oktober, menyesuaikan kondisi cuaca dan tingkat kerawanan karhutla.
Sementara untuk mengantisipasi kejadian di kawasan permukiman dan perkotaan, BPBD bersama Damkar juga melakukan pembagian personel berdasarkan wilayah dan mako. Penjagaan dilakukan selama 24 jam dengan melibatkan personel Damkar, termasuk tenaga dari jajaran internal.
“Untuk dalam kawasan permukiman dan perkotaan kita bagi lagi sesuai mako, namun tetap melibatkan Damkar tiga sif. Semuanya termasuk orang kantor, masing-masing empat orang. Penjagaan 24 jam,” katanya.
Kaspul menyebut operasional posko juga mendapat dukungan dari perusahaan, terutama dalam pemenuhan kebutuhan konsumsi dan akomodasi personel selama menjalankan tugas. Dengan pola tersebut, kesiapsiagaan dapat dilakukan secara berkelanjutan selama kondisi rawan karhutla masih berlangsung.
Ia mengakui, salah satu tantangan dalam pelaksanaan penjagaan 24 jam tersebut adalah keterbatasan personel. Sebab, seluruh tenaga yang tersedia di organisasi perangkat daerah (OPD) turut dilibatkan untuk mendukung penanganan dan mitigasi bencana.
Meski demikian, ia menegaskan sinergi lintas sektor saat ini berjalan dengan baik. TNI, Polri, Damkar dan BPBD telah bergerak bersama dalam Satgas Karhutla, baik untuk mengantisipasi kejadian di luar kawasan maupun di kawasan permukiman.
“Saat ini TNI, Polri, Damkar dan BPBD sudah kompak dalam hal Satgas Karhutla, baik luar kawasan maupun dalam kawasan,” tegasnya.
Kaspul menambahkan, koordinasi tersebut juga membuat respons terhadap kejadian dapat dilakukan lebih cepat. Ketika ditemukan adanya indikasi kebakaran, personel dapat langsung melakukan eksekusi di lapangan tanpa harus menunggu instruksi berjenjang.
“Begitu ada kejadian langsung kita eksekusi, tidak menunggu perintah. Stay-nya sudah melebihi normal. Kita juga tidak bisa bekerja sendiri, jadi memang harus kerja sama dengan semua sektor,” pungkasnya.
Ia berharap kondisi kemarau panjang dapat segera berlalu sehingga potensi karhutla di Kota Bontang dapat ditekan dan masyarakat tetap aman. (Irha)
