kabarintens – Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kesbangpol Kalimantan Timur, Arih Frananta Filipus Sembiring, membantah agenda coffee morning bersama ratusan organisasi masyarakat (ormas) sebagai upaya meredam rencana aksi demonstrasi yang diprediksi berlangsung pada 21 April 2026. Ia menegaskan kegiatan yang digelar di Gedung Olah Bebaya, Senin (13/4/2026), murni untuk memperkuat komunikasi antara pemerintah dan elemen masyarakat.
Pertemuan yang diinisiasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Kesbangpol tersebut sebelumnya dinilai sejumlah pihak sebagai langkah preventif untuk menurunkan tensi menjelang mobilisasi massa. Namun Arih menegaskan, penunjukannya sebagai Plt Kepala Kesbangpol telah berlangsung sebelum isu aksi mencuat.
“Jujur saya katakan, tidak ada niatan meredam demo. Saya menjabat sejak 11 Maret, sementara isu aksi baru muncul belakangan. Jadi, tidak ada kaitan sama sekali,” ujarnya kepada awak media.
Meski demikian, Arih menyatakan pemerintah tetap membuka ruang dialog dan tidak menutup mata terhadap rencana aksi yang akan berlangsung. Ia bahkan mengaku siap hadir langsung di lapangan untuk menemui massa yang menyampaikan aspirasi.
“Saya juga akan hadir pada tanggal 21 nanti, berdiri bersama teman-teman yang ingin menyampaikan aspirasinya,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Arih juga menanggapi kritik terkait ketidakhadiran Gubernur Kalimantan Timur dalam pertemuan tersebut. Menurutnya, gubernur berhalangan hadir karena agenda mendadak bersama Komisi I DPR RI di Jakarta.
Sebagai tindak lanjut, Kesbangpol berencana menggelar pertemuan lanjutan, termasuk rapat koordinasi dengan DPR RI serta dialog langsung antara gubernur dan perwakilan ormas dalam waktu dekat.
Arih menilai dinamika perbedaan pandangan dan ketidakpuasan publik merupakan hal wajar dalam sistem demokrasi. Namun ia mengimbau agar penyampaian aspirasi tetap dilakukan secara tertib dan tidak melanggar hukum.
“Lakukan dengan cara beradab. Kita orang Kaltim punya budaya. Jangan sampai tindakan yang melanggar hukum justru merugikan diri sendiri dan mencoreng nama daerah,” pungkasnya
