kabarintens – Ribuan mahasiswa dan elemen masyarakat sipil menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Kalimantan Timur, Karang Paci, Samarinda, Selasa (21/4/2026). Dalam aksi tersebut, massa mendesak DPRD Kaltim menandatangani pakta integritas berisi 11 tuntutan terkait kebijakan anggaran daerah yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat.
Aksi berlangsung tegang setelah Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, tidak hadir menemui massa. Koordinator aksi, Fathur, menyebut ketidakhadiran pimpinan dewan sebagai bentuk kegagalan kepemimpinan di tengah desakan publik.
“Jika Ketua DPRD tidak berani menemui rakyatnya sendiri, itu adalah sikap pengecut,” ujar Fathur saat berorasi.
Meski pimpinan DPRD tidak hadir, massa tetap bertahan dan mendesak perwakilan legislatif untuk turun langsung. Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, bersama tujuh ketua fraksi akhirnya menemui demonstran dan menandatangani pakta integritas secara terbuka.
Ekti mengatakan penandatanganan tersebut merupakan komitmen DPRD untuk memperkuat fungsi pengawasan terhadap kebijakan pemerintah daerah.
“Kami dan tujuh perwakilan fraksi menandatangani pakta integritas,” kata Ekti.
Adapun 11 poin tuntutan yang disampaikan massa antara lain mendesak audit total kebijakan anggaran Pemprov Kaltim, menolak pengadaan mobil dinas mewah senilai Rp8,5 miliar, serta membatalkan renovasi rumah jabatan pejabat sebesar Rp25 miliar.
Selain itu, massa juga meminta evaluasi kebijakan fiskal daerah, penghentian praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mendorong DPRD menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal. Mereka juga menuntut kebijakan pro-rakyat, penghentian kronisme, pengawasan ketat terhadap kebijakan gubernur dan wakil gubernur, hingga penerapan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
Massa menegaskan akan terus mengawal pelaksanaan pakta integritas tersebut. Jika tuntutan tidak ditindaklanjuti, mereka mengancam akan kembali menggelar aksi dengan jumlah massa yang lebih besar.
