Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni. (Istimewa)
Kabarintens.com, Bontang – Kota Bontang menghadapi potensi tekanan anggaran akibat dana kurang salur yang belum terealisasi hingga mencapai Rp402 miliar. Menyikapi hal itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang secara aktif mendorong kejelasan terkait pencairan dana tersebut agar tidak mengganggu stabilitas fiskal daerah.
Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, menegaskan bahwa pihaknya terus memperjuangkan kepastian pembayaran dana kurang salur yang dinilai sangat krusial bagi kekuatan APBD. Tanpa kejelasan realisasi, kemampuan fiskal daerah berpotensi mengalami penurunan signifikan.
“Jika dana kurang salur ini tidak terealisasi, maka APBD akan terdampak langsung,” kata dia, Senin (4/5/2026).
Menurutnya, dana kurang salur memiliki kontribusi besar terhadap struktur pendapatan daerah. Karena itu, Pemkot Bontang terus mendorong adanya kepastian dari pemerintah terkait agar perencanaan anggaran dapat dilakukan secara lebih terukur.
Selain itu, Neni menekankan pentingnya transparansi dalam mekanisme penyaluran dana tersebut. Kejelasan informasi dinilai akan membantu pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan prioritas yang lebih tepat sasaran.
“Pemkot Bontang juga berupaya menjaga keseimbangan fiskal dengan melakukan penguatan perencanaan dan pengendalian anggaran,”, tuturnya.
Langkah ini menjadi bagian dari komitmen untuk memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal di tengah ketidakpastian pendapatan.
Di sisi lain, pemerintah daerah turut mengintensifkan komunikasi lintas sektor guna memastikan setiap potensi sumber pendapatan dapat dimaksimalkan. Hal ini dilakukan sebagai langkah mitigasi apabila dana kurang salur tidak segera terealisasi. (Irha)
