Kabarintens, Kukar -Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) untuk membahas pengendalian inflasi dan menjaga stabilitas ekonomi menjelang Idulfitri 1446 Hijriah. Rakor yang digelar pada Selasa (25/03/2025) di Kantor Bappeda Kukar ini dipimpin oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono, dan dihadiri oleh berbagai instansi terkait, termasuk pemerintah daerah, perbankan, dunia usaha, serta lembaga terkait dalam pengelolaan ekonomi daerah.
Sekda Kukar, Sunggono, menegaskan bahwa tujuan utama rakor ini adalah memastikan langkah-langkah pengendalian inflasi dapat berjalan efektif, terutama mengingat lonjakan permintaan yang terjadi selama bulan Ramadan dan perayaan Idulfitri. Menurutnya, pengendalian inflasi yang dilakukan oleh Pemkab Kukar bertujuan untuk menjaga stabilitas harga barang, menjamin ketersediaan pasokan, memperlancar distribusi, serta meningkatkan komunikasi antarinstansi terkait.
“Pengendalian inflasi yang dilakukan Pemkab Kukar bertujuan untuk menjaga stabilitas harga, memastikan ketersediaan pasokan barang, serta memperlancar distribusi. Kami juga mendorong peningkatan komunikasi yang lebih baik antara instansi terkait,” ujar Sunggono.
Pemkab Kukar telah menerapkan berbagai kebijakan untuk menekan laju inflasi, di antaranya melalui operasi pasar dan gerakan pangan murah yang diharapkan dapat membantu menjaga daya beli masyarakat. Selain itu, Pemkab juga melakukan inspeksi mendadak (sidak) bersama Polres Kukar, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), serta Dinas Ketahanan Pangan (Disketapang), guna memastikan ketersediaan bahan pokok seperti beras, minyak goreng, dan gas LPG 3 kg bersubsidi.
Sunggono juga menyampaikan bahwa menjelang Idulfitri, Pemkab Kukar memperketat pemantauan harga sejumlah komoditas utama, seperti beras, cabai, bawang, daging, dan telur ayam ras. Pemantauan dilakukan di berbagai sektor, mulai dari gudang penyimpanan, pasar tradisional, hingga ritel modern.
Selain itu, Pemkab Kukar menggandeng Satgas Pangan dan aparat penegak hukum untuk mengawasi distribusi bahan pangan dan BBM, serta mengantisipasi potensi pelanggaran seperti lonjakan harga yang tidak wajar, gangguan distribusi, dan praktik penimbunan bahan pangan.
Sunggono berharap, rakor ini dapat menjadi forum untuk memperkenalkan inisiatif baru dalam pengendalian harga dan memperkuat sinergi antarinstansi. Dengan demikian, diharapkan stabilitas ekonomi di Kutai Kartanegara tetap terjaga dan kebutuhan pokok masyarakat dapat terpenuhi dengan harga yang terjangkau.
“Semoga pertemuan ini dapat menciptakan kesepahaman dan sinergi antar berbagai pihak untuk menjaga stabilitas ekonomi di Kutai Kartanegara, serta memastikan barang kebutuhan pokok tetap tersedia dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat,” pungkasnya.
