ilustrasi
kabarintens – Iran mulai membuka akses terbatas pelayaran di Selat Hormuz bagi sejumlah negara melalui pendekatan diplomatik. Malaysia menjadi salah satu yang berhasil melintas, sementara Indonesia masih berupaya membebaskan dua kapal tankernya yang tertahan di jalur strategis tersebut.
Kapal tanker Ocean Thunder yang disewa perusahaan energi Malaysia, Petroliam Nasional Berhad (Petronas), dilaporkan berhasil melewati Selat Hormuz dan melanjutkan pelayaran menuju Johor. Kapal tersebut membawa sekitar satu juta barel minyak mentah jenis Basrah Heavy dari Irak dan dijadwalkan melakukan bongkar muatan di Pengerang pada pertengahan April.
Keberhasilan pelayaran ini disebut terkait kebijakan Iran yang memberikan izin khusus kepada kapal dari negara tertentu. Kedutaan Besar Iran di Kuala Lumpur menegaskan hubungan bilateral menjadi salah satu faktor dalam pemberian akses tersebut.
“Kami telah mengatakan bahwa Republik Islam Iran tidak melupakan teman-temannya. Kapal Malaysia pertama telah melintasi Selat Hormuz,” demikian pernyataan resmi yang diunggah melalui media sosial X, sebagaimana diwartakan BBC, Senin (6/4/2026).
Data lembaga keuangan LSEG dan data maritim Kpler yang dilansir Reuters menunjukkan Ocean Thunder termasuk dalam tujuh kapal yang terkait perusahaan Malaysia yang memperoleh izin melintas. Selain Petronas, perusahaan lain yang disebut mendapat akses antara lain Vantris Energy dan Malaysia International Shipping Corporation (MISC).
Di sisi lain, Pemerintah Indonesia melalui Pertamina International Shipping (PIS) bersama Kementerian Luar Negeri masih melakukan negosiasi untuk membebaskan dua kapal tanker, yakni Pertamina Pride dan Gamsunoro, yang hingga kini belum dapat melintasi Selat Hormuz.
Pjs Corporate Secretary PIS, Vega Pita, menyatakan upaya diplomasi terus dilakukan untuk memastikan keselamatan kapal dan awaknya.
“PIS bersama Kemlu tengah membahas teknis agar kedua kapal, yakni Pertamina Pride dan Gamsunoro, dapat melintasi Selat Hormuz dengan aman,” ujarnya, Sabtu (28/3/2026).
Menurutnya, komunikasi antara Indonesia dan Iran menunjukkan respons positif, meskipun pembahasan teknis masih berlangsung. “Hingga saat ini, upaya diplomasi tersebut terus berjalan,” lanjutnya.
Kebijakan Iran yang selektif dalam memberikan izin melintas berkaitan dengan dinamika konflik di kawasan. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, menegaskan Selat Hormuz tidak sepenuhnya ditutup, namun akses dibatasi bagi negara yang dianggap terlibat dalam konflik.
“Kami berada dalam keadaan perang. Kawasan ini adalah zona perang, dan tidak ada alasan untuk mengizinkan kapal-kapal milik musuh dan sekutu mereka melintas. Namun selat tetap terbuka bagi pihak lainnya,” ujarnya.
Sejumlah negara lain juga memperoleh akses melalui pendekatan diplomatik. Filipina mendapatkan jaminan pelintasan aman setelah komunikasi langsung dengan Iran. Pakistan disebut memperoleh izin bagi 20 kapal, sementara India juga dilaporkan mendapat jaminan keamanan pelayaran.
Pengamat energi dari Energy Studies Institute, National University of Singapore, Roger Fouquet, menilai kebijakan Iran menunjukkan adanya diferensiasi dalam hubungan internasional.
“Iran tampaknya membedakan antara aliansi sebuah negara dan partisipasi aktifnya dalam konflik,” katanya.
Meski demikian, analis menilai kondisi tersebut belum stabil. Ekonom energi dari University of Technology Sydney, Roc Shi, menyebut kebijakan selektif itu belum menjadi solusi jangka panjang karena belum ada kepastian durasi jaminan keamanan di tengah operasi militer yang terus berlangsung.
Ketegangan meningkat setelah Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengancam akan mengambil tindakan militer lebih lanjut jika Iran tidak membuka akses penuh Selat Hormuz bagi seluruh kapal.
Situasi ini membuat jalur diplomasi menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas distribusi energi global sekaligus menentukan nasib kapal-kapal yang masih tertahan di kawasan tersebut.
