Analis Kebijakan Ahli Madya Bidang Penanaman Modal DPMPTSP Kota Bontang, Karel
Kabarintens.com, Bontang – Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang terus berupaya menciptakan iklim investasi yang kondusif guna menarik minat investor. Namun, upaya tersebut tidak hanya berfokus pada peningkatan nilai investasi, melainkan juga memastikan masyarakat lokal mendapatkan manfaat langsung dari setiap investasi yang masuk.
Analis Kebijakan Ahli Madya Bidang Penanaman Modal DPMPTSP Kota Bontang, Karel, mengatakan strategi pemerintah daerah dalam menarik investor harus berjalan seimbang antara kepentingan dunia usaha dan kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, investasi yang hanya menguntungkan salah satu pihak berpotensi menimbulkan konflik sosial di kemudian hari. Karena itu, pemerintah daerah harus memastikan proses investasi berlangsung secara adil, transparan, dan memberikan dampak positif bagi warga.
“Strategi pemerintah biasanya konsen di tiga titik, yaitu membuat investor tertarik, memastikan prosesnya adil, dan menjaga agar masyarakat lokal tidak dirugikan. Kalau salah satu timpang, investasi memang datang, tetapi konflik bisa muncul,” ujarnya, Kamis (21/5/2026).
Karel menjelaskan salah satu langkah yang perlu dilakukan adalah menciptakan iklim usaha yang mudah melalui pelayanan perizinan yang cepat dan transparan. Selain itu, kepastian hukum dan dukungan infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, air bersih, hingga internet menjadi faktor penting yang dipertimbangkan investor sebelum menanamkan modal.
Ia mencontohkan sejumlah daerah yang berhasil menarik investasi dengan mengedepankan kemudahan berusaha tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat. Menurutnya, keseimbangan tersebut menjadi kunci keberhasilan pembangunan ekonomi daerah dalam jangka panjang.
Menurutnya, investor pada dasarnya membutuhkan kepastian dalam menjalankan usaha. Ketika proses perizinan jelas, regulasi konsisten, dan pemerintah memberikan pelayanan yang responsif, minat investasi akan tumbuh dengan sendirinya tanpa harus menawarkan berbagai kemudahan yang berlebihan.
Di sisi lain, pemerintah daerah juga harus memastikan masyarakat memperoleh manfaat nyata dari investasi yang masuk.
“Mulai dari terbukanya lapangan pekerjaan, meningkatnya aktivitas ekonomi, hingga tumbuhnya usaha-usaha pendukung yang melibatkan pelaku lokal,” tutupnya. (Irha)
