Wakil Kepala Sekolah SMPN 2 Bontang, Jumadi
Kabarintens.com, Bontang – SMP Negeri 2 Bontang memastikan seluruh proses Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027 dilaksanakan tanpa pungutan biaya. Sekolah juga membuka layanan pendampingan bagi calon peserta didik dan orang tua yang mengalami kesulitan saat proses pendaftaran.
Wakil Kepala Sekolah SMPN 2 Bontang, Jumadi, mengatakan layanan pendampingan disiapkan agar seluruh masyarakat dapat mengikuti tahapan SPMB dengan mudah.
“Kami membuka bantuan di sekolah untuk masyarakat yang mungkin belum terbiasa melakukan pendaftaran online,” ujarnya, Kamis (21/5/2026).
Menurutnya, sistem pendaftaran dilakukan secara daring melalui laman resmi SPMB Kota Bontang. Meski demikian, pihak sekolah memahami masih ada sebagian orang tua yang membutuhkan arahan secara langsung.
Karena itu, SMPN 2 Bontang menyiapkan petugas untuk membantu proses verifikasi berkas maupun penginputan data bagi calon siswa yang datang langsung ke sekolah.
Jumadi menegaskan bahwa sekolah tidak membenarkan adanya pungutan selama proses penerimaan siswa baru berlangsung. Seluruh tahapan dilaksanakan sesuai aturan dan pengawasan yang berlaku.
“Pendaftaran ini gratis. Jadi masyarakat tidak perlu percaya jika ada pihak yang menjanjikan kelulusan dengan meminta sejumlah uang,” tegasnya.
Pada tahun ajaran 2026/2027, SMPN 2 Bontang membuka kuota sebanyak 264 siswa yang dibagi ke dalam delapan rombongan belajar. Jumlah tersebut telah disesuaikan dengan kapasitas ruang kelas yang tersedia.
Tahapan penerimaan dimulai dari jalur disabilitas pada 20–22 Mei 2026. Selanjutnya jalur afirmasi dibuka pada 25–26 Mei 2026, sedangkan jalur prestasi dan mutasi berlangsung pada 8–10 Juni 2026.
Hasil seleksi dari masing-masing jalur akan diumumkan sesuai jadwal yang telah ditentukan. Peserta yang dinyatakan lolos diwajibkan melakukan daftar ulang pada 12–15 Juni dan 17 Juni 2026.
Selain mengutamakan transparansi, sekolah juga berharap pelaksanaan SPMB tahun ini berjalan tertib tanpa adanya praktik titipan maupun intervensi dari pihak tertentu.
“Kami ingin proses penerimaan berjalan objektif sesuai aturan, sehingga seluruh calon siswa mendapat kesempatan yang sama,” tutupnya. (Irha)
