Foto: Pelaksanaan diskusi dan nonton bareng film dokumenter Pesta Babi. (Istimewa
Kabarintens.com,BONTANG – BAGAIMANA mestinya pekerja media memposisikan diri dalam isu-isu penting, krusial, namun kurang mendapat atensi publik? Apakah terus menuliskannya, menulis sekadarnya, ikut “selera” publik– yang dalam konteks Papua, ia bukan isu utama– atau bahkan mengabaikannya? Bagaimana jika isu itu berbahaya, mahal, hingga mengancam “piring nasi” pekerja media itu sendiri?
Pertanyaan-pertanyaan ini hadir kala belasan pekerja media di Bontang menggelar nonton bareng dan diskusi (nobardis) Pesta Babi, Kamis (21/5/2026) malam yang diselenggarakan AJI Samarinda dan dipandu anggota AJI Samarinda, Yahya Yabo. Dihelat di Kantor Akurasi.id di Jalan HM Ardans, Kelurahan Satimpo, Bontang, nobar Pesta Babi ini bukan sekadar membuka cakrawala para juru warta soal kondisi di Papua, tapi juga bak momen yang ikut ”menampar” wajah mereka.
Isu yang diangkat dalam film Pesta Babi sejatinya bukan hal baru di Papua. Nyawa warga Papua dengan mudah hilang di ujung moncong senjata aparat negara. Perampasan tanah, khususnya masyarakat adat; diskriminasi, ketimpangan pembangunan antara Papua dan Jawa, pembabatan hutan, pengerusakan lingkungan, semua itu sudah terjadi bertahun-tahun. Operasi militer di Papua bahkan sudah berlangsung 60 tahun terakhir.
Belakangan, pemerintah di Jakarta kemudian melancarkan proyek super ambisius: membuka hutan seluas 2,5 juta hektare di Kabupaten Merauke, Kabupaten Boven Digoel, dan Kabupaten Mappi, Papua Selatan untuk proyek pangan dan energi. Banyak konsekuensi hadir dari proyek pembabatan hutan terbesar di dunia ini: masyarakat adat kehilangan tanah dan ruang hidupnya, kehilangan sumber pangan, lebih dari 100 ribu warga Papua menjadi pengungsi, hingga berpotensi mati di ujung senapan sebab proyek ini di bawah pengawasan militer Indonesia.
Semua isu ini penting, mendesak untuk diberitakan, publik mesti tahu kebenarannnya. Tapi sayangnya, ia tak pernah menjadi headline utama di media massa. Baik di Jakarta– yang sering mendapat cap ”media nasional”– apalagi media-media kelas UMKM di Kaltim dan Bontang. Jangankan hadir di pemberitaan media massa, hadir di linimasa medsos, jadi trending topic atau FYP pun tidak. Isu sepenting ini seolah tak pernah ada.
Jurnalis Kaltim Today, Fitri Wahyuningsih yang hadir dalam diskusi mencoba menarik persoalan ini dalam lingkup Bontang. Dia bilang, isu yang penting dan mendesak, kendati ia terlihat tak menarik perhatian publik, ia harus tetap diberitakan. Ia harus coba diangkat ke permukaan. Ini bukan persoalan pembaca isu tersebut akan banyak atau tidak. Tapi, jurnalis mesti sadar dengan dirinya: ia jurnalis, ia menulis untuk kepentingan publik karena ada kepercayaan publik yang mereka emban.
”Kita juga harus berkaca dengan kondisi kita di Bontang, sih. Banyak isu publik yang sebenarnya penting tapi kita enggak angkat itu ke publik. Kita juga perlu instrospeksi diri. Film Pesta Babi ini, kan, diangkat oleh Bang Dhandy karena isu di Papua kurang dapat atensi, padahal ada persoalan besar di sana. Kita sebagai jurnalis memang sering luput atau mungkin tidak sadar diri,” katanya dalam diskusi tersebut.
Pemimpin redaksi Nius.id, Zuaji bilang, persoalan soal singgungan warga dan perusahaan– yang dibeking penguasa– juga banyak terjadi di Bontang. Namun sayangnya, media massa di Bontang kerap persimisif terhadap persoalan itu. Dia mencontohkan, ketika sejumlah perusahaan diduga melakukan pencemaran lingkungan, beberapa media tak berani angkat isunya ke publik karena kepentingan bisnis atau memiliki hubungan mesra dengan internal perusahaan.
”Kita paham kondisi teman-teman, kan, berbeda. Tapi minimal ketika ada yang berani angkat isunya, redaksi teman-teman jangan diganggu,” sebutnya.
Peserta diskusi lain, wartawan Pranala.co, Fakhrul Razi, menyoroti soal meningkatnya diskriminasi terhadap juru warta ketika menulis kritis terhadap program pemerintah. Dia mencontohkan, wartawan mesti berhati-hati ketika mau menulis soal Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Kopdes Merah Putih yang notabe program unggulan Presiden Prabowo Subianto.
”Kalau mau nulis kritis soal program pemerintah kita harus hati-hati. Kita tahu dua program itu siapa yang bekingi langsung, ada militer,’ sebutnya. Dia pun mengatakan bahwa persoalan warga lokal yang merasa tersingkirkan dari tanahnya sendiri atau menjadi penonton di daerahnya sendiri, seperti yang terjadi di Papua, juga terjadi di Bontang. Perusahaan di Bontang, kata dia, banyak mengambil pekerja luar kota dan meminggirkan warga lokal.
“Kalau kepentingannya perusahaan, akhirnya ada masyarakat yang disingkirkan. Orang Papua jadi penonton di tanah sendiri. Di Bontang juga perlahan ada situasi seperti itu ketika masyarakat lokal mulai tergeser,” katanya.
Dalam diskusi ini, para juru warta yang sebagian besar menulis untuk media siber ini sepakat, mereka harus lebih berani mengangkat isu publik ke permukaan. Kendati, ada konsekuensi isunya tak menarik perhatian atau membahayakan. Itu sebabnya, perlu dibangun konsolidasi antar sesama pekerja media, soal jaring pengaman bersama, khususnya di masa menguatnya militer ini.
”Mestinya ketika ada persoalan yang dihadapi teman, kita mesti saling dukung. Apalagi kalau sudah berhadapan dengan aparat negara seperti militer. Kita tidak perlu lihat si itu anak media mana atau anggota organisasi mana, intinya kita sama-sama pekerja media,” kata Zuaji.
Pemerintah Indonesia Selalu Merawat Ketimpangan dan Luka
Diskusi pasca pemutaran film yang disutradarai disutradarai oleh Dandhy D Laksono bersama Cypi Dale ini juga berkembang melihat ketimpangan pembangunan di Indonesia yang dinilai terus terjadi, terutama di Papua.
Para peserta melihat film tersebut tidak hanya menampilkan konflik di satu wilayah, tetapi juga memperlihatkan bagaimana pembangunan sering berjalan beriringan dengan perampasan ruang hidup masyarakat, kerusakan lingkungan, hingga kekerasan terhadap warga.
Editor Jurnalpijar.com, Qadli mengatakan film itu membuatnya mencoba memosisikan diri sebagai orang Papua yang hidup di tengah arus pembangunan yang tidak benar-benar memberi rasa aman. Menurutnya, ketimpangan di Papua memperlihatkan negara belum mampu menghadirkan keadilan pembangunan bagi seluruh wilayah Indonesia. Ia menilai pemerintah selama ini lebih sibuk mengejar pertumbuhan ekonomi dibanding menyelesaikan ketimpangan yang sudah berlangsung lama.
“Dampak kebijakan sekarang itu banyak yang dari daerah justru diambil ke pusat. Ketimpangan di Papua itu menunjukkan pemerintah belum pernah benar-benar mengatasi persoalan ini,” kata pria yang juga didapuk sebagai pemantik diskusi ini.
Editor-et-large Kitamudamedia.com, Kartika Anwar melihat ironi pembangunan di Papua memiliki kemiripan dengan kondisi di Kalimantan Timur. Ia menyoroti deforestasi dan berbagai kejahatan ekologis yang muncul akibat eksploitasi sumber daya alam atas nama investasi dan pembangunan. Dia mencontohkan bagaimana tanah masyarakat adat di Penajam Paser Utara (PPU) dirampas untuk kepentingan korporasi dan itu rupanya dibekingi penguasa. Atau penghancuran lahan di Kutai Timur akibat korporasi tambang batu bara dan sawit.
“Yang terjadi di Papua itu kondisi nyata tentang ironi pembangunan. Di Kaltim juga ada deforestasi dan kejahatan ekologi,” ujarnya.
Redaktur Bekesah.co, Nugrah melihat film itu sebagai pengingat bahwa pembangunan tidak selalu membawa rasa aman bagi masyarakat. Ia mengaitkan kondisi di Papua dengan situasi warga di Pos 7 Lok Tuan yang terdampak proyek besar di Bontang.
“Kondisinya seperti hidup segan mati tak mau. Karena ada proyek besar, masyarakat malah tergusur atau dibiarkan menghadapi keadaan itu sendiri,” ujarnya.
Sementara Redaktur Akurasi.id, Fajri mengaku film tersebut membuatnya mengingat pelajaran sekolah yang selalu menggambarkan pembangunan sebagai simbol kemajuan. Namun setelah menonton Pesta Babi, ia justru melihat adanya pertanyaan besar tentang siapa yang sebenarnya menikmati pembangunan.
“Dulu waktu SD di pelajaran PKN kita diajarkan pembangunan itu garis lurus dengan kemajuan. Tapi film ini menguji cara berpikir kita. Dari sisi pemerintah mungkin ini soal ketahanan pangan atau investasi, tapi bagi masyarakat adat tanah itu sumber hidup,” katanya.
Di akhir diskusi, wartawan muda cuitankaltim.com, Arya, menilai akar persoalan ketimpangan pembangunan terletak pada cara negara memandang alam. Menurutnya, negara melihat hutan sebagai sumber daya yang bisa menghasilkan pendapatan, sedangkan masyarakat adat memandang hutan sebagai bagian dari kehidupan yang tidak dapat dipisahkan.
“Masyarakat adat menganggap hutan itu teman hidup, tempat makan dan bertahan hidup. Tapi negara melihatnya sebagai sumber pemasukan,” ujarnya.
Sebagai informasi, ‘Pesta Babi’ adalah film dokumenter tentang kondisi masyarakat adat di Provinsi Papua Selatan yang tengah berhadapan dengan Proyek Strategis Nasional. Atas nama ketahanan pangan dan energi, pemerintah pusat di Jakarta menjalankan proyek pembukaan hutan seluas 2,5 juta hektare di Kabupaten Merauke, Kabupaten Boven Digoel, dan Kabupaten Mappi. Film yang disutradarai oleh Dandhy D Laksono bersama Cypri Dale ini merupakan hasil kolaborasi antara Jubi Media, Watchdoc, Ekspedisi Indonesia Baru, Pusaka Bentala Rakyat, dan Greenpeace Indonesia.(rls/AJI)
