Kabarintens.com, SAMARINDA — Program GratisPol yang digagas Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus menunjukkan perkembangan positif. Dalam waktu yang relatif singkat, lebih dari 63 ribu mahasiswa telah merasakan manfaat program dengan total penyaluran mencapai Rp288,5 miliar. Bahkan pada 2026 mendatang, pemerintah telah menyiapkan anggaran sekitar Rp1,3 triliun untuk menjangkau lebih banyak mahasiswa di seluruh Kalimantan Timur.
Namun di balik capaian tersebut, sejumlah persoalan teknis masih muncul di lapangan. Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Syahariah Mas’ud, menilai berbagai kendala yang terjadi seharusnya menjadi bahan evaluasi bersama, terutama bagi institusi pendidikan yang menjadi mitra utama dalam pelaksanaan program.
Menurutnya, ketika pemerintah mampu bergerak cepat menyiapkan anggaran hingga ratusan miliar rupiah, sudah sewajarnya seluruh pihak yang terlibat juga memiliki kecepatan yang sama dalam menyampaikan informasi dan menyiapkan administrasi pendukung.
“Kita tentu mengapresiasi kritik dan masukan dari mahasiswa. Tetapi di saat yang sama, kita juga perlu melihat secara jernih di mana letak persoalan sebenarnya. Jangan sampai program yang sudah disiapkan dengan baik justru tersandung pada hal-hal yang seharusnya bisa diselesaikan di tingkat pelaksana,” ujarnya.
Syahariah mencontohkan masih adanya dana sekitar Rp2,1 miliar yang tidak terserap karena mahasiswa tidak melakukan pendaftaran. Baginya, fakta tersebut cukup menarik untuk dicermati.
“Kadang kita terlalu fokus membahas anggaran yang belum cair, tetapi lupa bertanya mengapa ada anggaran yang sudah tersedia justru tidak sempat diakses. Ini menjadi pengingat bahwa informasi ternyata tidak selalu bergerak secepat pemberitaan yang beredar di media sosial,” katanya.
Ia juga menyoroti polemik penyesuaian UKT yang sempat memunculkan kebingungan di kalangan mahasiswa. Menurutnya, mahasiswa tentu berharap kampus menjadi pihak pertama yang mampu memberikan kepastian, bukan justru menambah daftar pertanyaan.
“Mahasiswa datang ke kampus untuk mendapatkan pendidikan dan kepastian layanan. Karena itu, ketika muncul kebijakan baru, kemampuan menerjemahkan regulasi menjadi informasi yang mudah dipahami menjadi sangat penting. Jangan sampai mahasiswa lebih cepat mengetahui informasi dari grup percakapan dibandingkan dari institusinya sendiri,” ujarnya.
Terkait kasus mahasiswa yang sempat dinyatakan lolos namun kemudian dibatalkan karena tidak memenuhi ketentuan tertentu, Syahariah menilai hal itu menunjukkan pentingnya kehati-hatian dalam proses verifikasi sejak awal.
“Aturan itu sebenarnya tidak lahir kemarin sore. Karena itu semakin awal dilakukan penyaringan dan penjelasan, semakin kecil pula potensi munculnya kekecewaan di kemudian hari. Harapan mahasiswa adalah sesuatu yang perlu dijaga, jangan sampai tumbuh terlalu tinggi sebelum seluruh syarat benar-benar dipastikan,” katanya.
Ia juga menilai polemik mengenai syarat domisili menunjukkan masih adanya ruang perbaikan dalam penyampaian informasi kepada masyarakat.
“Sering kali yang dipersoalkan adalah hasil akhirnya, padahal persoalannya berada di tahap awal, yakni pemahaman terhadap syarat dan ketentuan. Mungkin kita perlu memastikan bahwa informasi penting tidak hanya diumumkan, tetapi juga benar-benar dipahami,” tuturnya.
Meski demikian, Syahariah menegaskan bahwa berbagai dinamika tersebut tidak boleh mengaburkan substansi utama program GratisPol, yaitu memperluas akses pendidikan tinggi bagi masyarakat Kalimantan Timur.
“Program ini masih sangat muda, tetapi capaian manfaatnya sudah sangat besar. Yang diperlukan sekarang bukan saling menyalahkan, melainkan kesediaan semua pihak untuk mengevaluasi diri. Pemerintah sudah menyiapkan anggaran, mahasiswa sudah menunjukkan antusiasme, sehingga tentu akan lebih baik apabila seluruh ekosistem pendidikan dapat bergerak dengan ritme yang sama,” pungkasnya.
Baginya, keberhasilan GratisPol nantinya tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang tersalurkan, tetapi juga dari kemampuan seluruh pihak memastikan bahwa tidak ada mahasiswa yang tertinggal hanya karena informasi yang terlambat, data yang kurang cermat, atau koordinasi yang berjalan sedikit lebih lambat dari semangat program itu sendiri.
