Kabarintens.com, BONTANG – Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Kota Bontang, Kalimantan Timur, menyampaikan solidaritas dan dukungan terhadap aksi demonstrasi jurnalis dan pekerja media se-Kota Parepare, Sulawesi Selatan, Kamis (12/11/2026).
Aksi tersebut digelar di depan Kantor Wali Kota Parepare sebagai bentuk protes atas pernyataan Wali Kota Parepare, Tasming Hamid, yang dinilai merendahkan profesi wartawan dan mengancam kebebasan pers.
Pernyataan itu diketahui beredar melalui rekaman audio kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) Pemerintah Kota Parepare pada 6 November 2026. Dalam rekaman tersebut, Tasming disebut menghalalkan darah wartawan yang melontarkan kritik terhadap pemerintah daerah.
Ketua JMSI Bontang, Ariston Rajab, mengatakan pihaknya mendukung langkah jurnalis Parepare dalam memperjuangkan kemerdekaan pers dan menolak segala bentuk intimidasi terhadap pekerja media.
“Kami bersolidaritas atas aksi teman-teman di Parepare. Mereka tengah memperjuangkan kemerdekaan pers dan menolak segala bentuk ancaman terhadap kerja-kerja jurnalistik,” ujar Ariston.
Menurutnya, tidak boleh ada tindakan atau pernyataan yang berpotensi menciptakan tekanan maupun rasa takut bagi jurnalis dalam menjalankan tugasnya, terutama ketika menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
JMSI Bontang menilai kritik yang disampaikan media merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi. Karena itu, pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, semestinya membuka ruang kritik dan menjadikan pemberitaan sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Kemerdekaan pers dijamin melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999. Setiap pihak, termasuk pejabat publik, wajib menghormati kerja jurnalistik,” tegasnya.
Ariston menambahkan, perbedaan pandangan antara pemerintah dan media seharusnya diselesaikan melalui mekanisme yang telah diatur, bukan dengan ancaman atau tekanan terhadap jurnalis.
Sejumlah mekanisme yang dapat ditempuh di antaranya hak jawab, hak koreksi, maupun pengaduan kepada Dewan Pers apabila terdapat pemberitaan yang dianggap tidak sesuai dengan kaidah jurnalistik.
Menurutnya, sikap kritis media bukanlah bentuk permusuhan terhadap pemerintah. Sebaliknya, pers memiliki peran strategis dalam memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
JMSI Bontang berharap seluruh pihak menghormati kemerdekaan pers serta menjadikan perbedaan pandangan sebagai ruang dialog yang sehat dalam kehidupan demokrasi.
