Kecam Pernyataan Wali Kota, Wartawan Parepare Lempar Kartu Pers Saat Demo

Kabarintens.com, PAREPARE – Puluhan jurnalis dan pekerja media di Kota Parepare, Sulawesi Selatan (Sulsel), menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Wali Kota Parepare, Kamis (12/11/2026). Aksi tersebut merupakan bentuk protes atas pernyataan Wali Kota Parepare, Tasming Hamid, yang dinilai memprovokasi dan mengancam kebebasan pers.

Dalam aksi tersebut, para jurnalis melakukan long march dengan berjalan mundur sejauh sekitar 500 meter menuju Kantor Wali Kota Parepare di Jalan Jenderal Sudirman.

Massa juga menggelar aksi teatrikal dengan memotong seekor ayam. Darah ayam tersebut kemudian diteteskan di atas foto Tasming Hamid sebagai simbol protes terhadap pernyataan yang menyebut darah media halal.

Tak hanya itu, para jurnalis turut melemparkan kartu pers di dekat foto yang telah berlumuran darah ayam tersebut.

Koordinator Lapangan aksi, Rachmat Ariadi, mengatakan demonstrasi tersebut merupakan respons atas beredarnya rekaman audio yang memuat pernyataan Tasming Hamid saat kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) Pemerintah Kota Parepare pada 6 November 2026.

“Hari ini kami dari jurnalis se-Kota Parepare dan pekerja media melakukan aksi unjuk rasa sebagai reaksi audio viral yang dilakukan oleh Wali Kota Parepare pada saat monev 6 November kemarin,” kata Ariadi.

Ia menilai pernyataan dalam rekaman tersebut merupakan bentuk provokasi sekaligus upaya membungkam kerja-kerja jurnalistik.

“Wali Kota Parepare juga menyebut wartawan halal darahnya bagi yang melakukan kritik kepada Pemerintah Kota Parepare,” ungkapnya.

Dalam aksi tersebut, para jurnalis menyampaikan lima tuntutan. Pertama, mengecam keras tindakan provokasi Wali Kota Parepare terhadap media.

Kedua, menuntut Tasming Hamid menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada seluruh media di Parepare. Ketiga, mendesak klarifikasi langsung terkait pernyataan “halal darahnya media”.

Keempat, menuntut pertanggungjawaban dalam waktu 1×24 jam. Kelima, mendesak penghentian segala bentuk intimidasi dan provokasi terhadap kemerdekaan pers yang dilindungi Undang-Undang Pers.

Ariadi menegaskan, pihaknya memberikan tenggat waktu 1×24 jam kepada Tasming Hamid untuk meminta maaf sekaligus menarik pernyataannya di hadapan jurnalis se-Kota Parepare.

Jika tuntutan tersebut tidak dipenuhi, para jurnalis menyatakan akan menempuh langkah hukum melalui somasi.

“Kalau Wali Kota Parepare, Tasming Hamid, tidak melakukan permintaan maaf atau tidak menarik ucapannya di hadapan jurnalis se-Kota Parepare dalam waktu 1 kali 24 jam, kami akan melakukan somasi hukum,” tegasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *