Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris menghadiri Sosialisasi dan Pembinaan Desa/Kelurahan Cinta Statistik (Kelurahan Cantik). (Irha/Kabarintens.com)
Kabarintens.com, Bontang – Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang menegaskan komitmennya dalam memperkuat tata kelola pembangunan berbasis data melalui pencanangan Sosialisasi dan Pembinaan Desa/Kelurahan Cinta Statistik (Kelurahan Cantik) Tahun 2026.
Langkah ini menjadi bagian dari strategi Pemkot Bontang untuk memastikan setiap program pembangunan berjalan tepat sasaran, terukur, dan tidak tumpang tindih. Kolaborasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bontang pun diperkuat sebagai mitra utama dalam penyediaan data yang akurat dan terstandar.
Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, menegaskan bahwa data merupakan elemen krusial dalam perencanaan hingga evaluasi kebijakan pemerintah daerah. Tanpa data yang valid, menurutnya, efektivitas program pembangunan akan sulit dicapai.
“Data adalah fondasi. Dengan data yang akurat, perencanaan pembangunan dan evaluasi program akan jauh lebih terukur dan efektif,” ujarnya, Rabu (29/4/2026).
Pemkot Bontang juga terus mendorong implementasi Satu Data Indonesia (SDI) di seluruh perangkat daerah hingga tingkat kelurahan. Upaya ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pengelolaan data, sekaligus mendukung optimalisasi penyerapan anggaran daerah.
Selain itu, penguatan kapasitas aparatur kelurahan menjadi fokus utama dalam program ini. Pemkot ingin memastikan bahwa pengumpulan dan pengolahan data di tingkat bawah sudah sesuai standar nasional, sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan yang akurat.
Pada tahun 2026, Pemkot Bontang menetapkan tiga kelurahan sebagai lokus pembinaan, yakni Kelurahan Kanaan, Kelurahan Belimbing, dan Kelurahan Satimpo. Ketiganya diharapkan menjadi percontohan dalam pengelolaan data statistik yang berkualitas di tingkat kelurahan.
Melalui program tersebut, Pemkot Bontang optimistis dapat memperkuat ekosistem data yang terintegrasi dari tingkat kelurahan hingga kota. Dengan demikian, setiap kebijakan yang diambil benar-benar berbasis pada kebutuhan riil masyarakat.
Sebagai bentuk komitmen bersama, Pemkot Bontang juga menjalin sinergi dengan BPS melalui kesepakatan bersama dalam mendukung pembangunan berbasis data. Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari upaya reformasi birokrasi yang lebih transparan dan akuntabel.
“Ke depan, Pemkot Bontang menargetkan pengelolaan data yang semakin berkualitas, sehingga mampu menjadi pijakan utama dalam mewujudkan pembangunan yang efektif, efisien, dan berkelanjutan,” tutupnya. (Irha)
