Kabarintens.com, Bontang – Pemerintah Kota Bontang kembali menorehkan prestasi di bidang pengelolaan aparatur sipil negara (ASN). Pada puncak peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-78 Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang digelar BKN Kantor Regional VIII Banjarbaru, Sabtu (6/6/2026), Pemkot Bontang menerima Penghargaan Adhi Manawa Nugraha Madya darijuduln BKN Pusat.
Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas komitmen dan kontribusi pemerintah daerah dalam mengimplementasikan kebijakan pengembangan karier ASN yang berorientasi pada kemudahan layanan, perlindungan, serta peningkatan kesejahteraan aparatur.
Penjabat Sekretaris Daerah Kota Bontang, Akhmad Suharto, menyampaikan rasa syukur atas capaian tersebut. Menurutnya, penghargaan itu merupakan hasil kerja bersama seluruh ASN dan jajaran Pemerintah Kota Bontang dalam meningkatkan kualitas layanan kepegawaian serta pengembangan sumber daya manusia aparatur.
“Penghargaan ini tentu membanggakan bagi kita semua. Capaian ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas layanan, memperkuat inovasi, dan memberikan kontribusi terbaik dalam mewujudkan pengelolaan ASN yang profesional dan berintegritas,” ujar Suharto.
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bontang, Sudi Priyanto, yang mengikuti kegiatan secara daring, menjelaskan bahwa penghargaan tersebut juga diterima oleh Pemerintah Kabupaten Balangan dan Pemerintah Kabupaten Tabalong.
Menurutnya, dari 46 instansi pemerintah yang berada di lingkup Regional Kalimantan, hanya tiga daerah yang mendapatkan undangan khusus untuk menerima penghargaan tersebut.
“Dari 46 instansi di wilayah Regional Kalimantan, hanya tiga daerah yang menerima penghargaan ini, yakni Bontang, Balangan, dan Tabalong,” ungkap Sudi.
Ia berharap penghargaan tersebut semakin memperkuat semangat ASN di lingkungan Pemerintah Kota Bontang untuk terus mendukung terwujudnya tata kelola manajemen ASN yang modern, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Penghargaan Adhi Manawa Nugraha Madya menjadi bukti pengakuan BKN terhadap upaya pemerintah daerah dalam membangun sistem manajemen ASN yang adaptif dan berkelanjutan, sejalan dengan agenda reformasi birokrasi dan transformasi manajemen ASN yang terus didorong oleh pemerintah pusat.
