Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni
Kabarintens.com, Bontang – Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, secara resmi membuka kegiatan Pemaparan atau Ekspose Hasil Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) dan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) Tahun 2026 di lingkungan Pemerintah Kota Bontang, Kamis (7/5/2026).
Kegiatan yang digelar Inspektorat Daerah Kota Bontang tersebut berlangsung di Ruang Rapat Utama Lantai 2 Kantor Wali Kota Bontang dan dihadiri kepala perangkat daerah, camat, lurah, hingga kepala UPT puskesmas se-Kota Bontang.
Turut hadir sebagai narasumber Kepala Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Pelayanan Publik LAN Samarinda, Rahmat, beserta tim yang memaparkan hasil survei terkait tingkat integritas dan kualitas pelayanan publik di lingkungan Pemkot Bontang.
Neni Moerniaeni menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan survei, termasuk tim surveyor dan mahasiswa STIT Syamsul Ma’arif Bontang yang ikut mendukung proses pengumpulan data di lapangan.
Ia menjelaskan bahwa SPAK dan SPKP merupakan instrumen penting untuk mengukur kualitas tata kelola pemerintahan. Menurutnya, hasil survei tersebut harus dijadikan bahan evaluasi bersama bagi seluruh organisasi perangkat daerah.
“SPAK mengukur integritas dan persepsi anti korupsi, sedangkan SPKP mengukur kualitas pelayanan publik. Kedua survei ini menjadi instrumen evaluasi penting dalam tata kelola pemerintahan,” ujarbya.
Berdasarkan hasil survei, indeks SPAK Kota Bontang tahun 2026 tercatat berada pada angka 3,68, sedangkan SPKP mencapai 3,62. Nilai tersebut mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.
Wali Kota menilai kondisi itu menjadi peringatan serius bagi seluruh OPD agar melakukan pembenahan terhadap budaya kerja dan sistem pelayanan publik yang dijalankan selama ini.
“Korupsi sekecil apa pun merusak kepercayaan masyarakat. Integritas dan pelayanan prima wajib menjadi napas kerja seluruh OPD. Hapus ego sektoral dan perkuat kolaborasi,” tegasnya.
Melalui kegiatan ekspose tersebut, Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang menegaskan komitmennya untuk memperkuat pengawasan, meningkatkan transparansi, dan mendorong terciptanya birokrasi yang bersih, profesional, serta berorientasi pada pelayanan masyarakat. (Irha)
