Gambar : ilustrasi
Kabarintens.com,SAMARINDA – Program Gratispol yang digagas Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) hampir menuntaskan target penyediaan internet gratis di seluruh desa. Namun, di tengah capaian tersebut, masih puluhan desa di wilayah Kaltim yang belum menikmati akses listrik sehingga menjadi tantangan berikutnya bagi pemerintah daerah.
Berdasarkan data Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim, hingga akhir 2025 sebanyak 802 dari total 841 desa di Kaltim telah terhubung dengan layanan internet. Artinya, tersisa 39 desa yang menjadi target penyelesaian pada 2026.
Capaian tersebut mencakup seluruh 50 desa di Kabupaten Mahakam Ulu yang telah terlayani internet. Di Kabupaten Kutai Barat, jaringan internet telah menjangkau 167 desa, Kabupaten Paser 131 desa, serta seluruh desa di Kabupaten Penajam Paser Utara.
Sementara itu, di Kabupaten Kutai Kartanegara layanan internet telah tersedia di 188 desa. Kabupaten Kutai Timur mencatat 136 dari 139 desa telah terhubung, menyisakan tiga desa yang belum terlayani. Adapun di Kabupaten Berau hanya tersisa satu desa yang belum memperoleh akses internet.
Sebanyak 39 desa yang belum terhubung internet tersebar di Kabupaten Kutai Barat sebanyak 23 desa, Kabupaten Paser delapan desa, Kutai Kartanegara lima desa, Kutai Timur dua desa, dan Berau satu desa.
Kepala Diskominfo Kaltim Muhammad Faisal sebelumnya menjelaskan, kendala utama dalam penyediaan internet di sejumlah desa adalah belum tersedianya pasokan listrik.
“Kalau listrik tidak ada, bagaimana caranya memasang internet? Karena itu penyelesaiannya harus berjalan beriringan,” ujarnya.
Untuk menuntaskan target tersebut, Pemprov Kaltim telah menyiapkan anggaran sekitar Rp5 miliar melalui APBD Perubahan guna melanjutkan pemasangan jaringan internet di desa-desa yang belum terlayani.
Di sisi lain, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltim, Bambang Arwanto, mengatakan tantangan terbesar saat ini bukan lagi pembangunan infrastruktur internet, melainkan penyediaan listrik bagi desa-desa yang berada di wilayah terpencil dan sulit dijangkau.
Menurut Bambang, saat Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud mulai menjabat, terdapat 110 desa yang belum menikmati layanan listrik. Melalui program listrik desa dan pra-PLN yang dijalankan pemerintah daerah, jumlah tersebut berhasil ditekan secara bertahap.
“Pada awal masa jabatan Pak Gubernur ada 110 desa yang belum berlistrik. Setelah dilakukan intervensi melalui program listrik desa dan pra-PLN, sebanyak 38 desa berhasil mendapatkan akses listrik sehingga tersisa 72 desa,” kata Bambang saat dihubungi melalui telepon.
Meski demikian, upaya percepatan elektrifikasi sempat menghadapi kendala akibat penurunan dana bagi hasil (DBH) yang berdampak pada kapasitas fiskal daerah.
Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, Pemprov Kaltim menjalin koordinasi dengan Kementerian ESDM guna mempercepat penyediaan listrik di desa-desa yang masih tertinggal.
“Karena kemampuan anggaran daerah terbatas, Pak Gubernur berkoordinasi dengan Kementerian ESDM. Tahun ini ada 27 desa lagi yang akan diintervensi melalui program listrik desa dari pemerintah pusat,” terangnya.
Apabila program tersebut berjalan sesuai target, jumlah desa yang belum berlistrik di Kaltim diperkirakan berkurang menjadi sekitar 45 desa pada akhir 2026.
Sebagian besar desa yang belum menikmati listrik berada di kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), terutama di Kabupaten Mahakam Ulu, Kutai Barat, Kutai Timur, Berau, dan sebagian wilayah Paser.
Kondisi geografis yang menantang menjadi hambatan utama dalam pembangunan jaringan listrik. Banyak desa berada di kawasan terpencil, terisolasi, bahkan belum memiliki akses jalan yang memadai sehingga jaringan PLN belum dapat menjangkau wilayah tersebut secara optimal.
“Mereka rata-rata berada di wilayah yang jauh, terisolasi, bahkan ada yang belum memiliki akses jalan. Karena itu jaringan PLN belum bisa masuk secara optimal,” jelas Bambang.
Sebagai solusi sementara, pemerintah telah menyalurkan berbagai program pra-PLN, termasuk pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) komunal serta bantuan pembangkit mandiri bagi masyarakat.
Pemprov Kaltim berharap dukungan pemerintah pusat terus berlanjut agar seluruh desa yang masih tertinggal dapat memperoleh akses listrik dan internet secara merata dalam beberapa tahun mendatang.
