Kabarintens.com, Bontang – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bontang menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) sekaligus Sosialisasi Kebijakan Administrasi Kependudukan Tahun 2026 di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota Bontang, Rabu (29/7/2026). Kegiatan tersebut menjadi wadah dialog antara pemerintah, masyarakat, akademisi, organisasi kemasyarakatan, media, hingga mitra pelayanan untuk mengevaluasi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan.
Kepala Disdukcapil Kota Bontang, Budiman, mengatakan forum tersebut merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang mengharuskan pemerintah melibatkan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
Menurutnya, pelayanan administrasi kependudukan tidak hanya berorientasi pada penerbitan dokumen, tetapi juga memastikan seluruh masyarakat memperoleh identitas hukum sebagai pintu masuk berbagai layanan dasar pemerintah.
“Melalui Forum Konsultasi Publik dan Sosialisasi Kebijakan Adminduk ini kami membangun ruang dialog terbuka antara aparatur, masyarakat, serta mitra kerja untuk menggali aspirasi, keluhan, maupun rekomendasi sebagai bahan perbaikan kualitas pelayanan ke depan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, berdasarkan Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester I Tahun 2026 dari Kementerian Dalam Negeri, jumlah penduduk Kota Bontang mencapai 195.593 jiwa, terdiri atas 101.076 laki-laki dan 94.517 perempuan. Dengan jumlah tersebut, peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan menjadi kebutuhan yang terus dikembangkan.
Dalam forum tersebut, Disdukcapil juga menyosialisasikan berbagai kebijakan terbaru, termasuk penguatan layanan bagi penduduk rentan administrasi kependudukan serta pendataan penduduk nonpermanen agar seluruh warga tetap memperoleh perlindungan identitas.
Peserta kegiatan berasal dari berbagai unsur, mulai pengguna layanan, perangkat daerah, perguruan tinggi, organisasi masyarakat sipil, organisasi perempuan, organisasi keagamaan, media massa hingga mitra pelayanan yang telah bekerja sama dengan Disdukcapil.
Budiman berharap forum tersebut tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial, melainkan menjadi sarana evaluasi yang mampu menghasilkan rekomendasi konkret dalam meningkatkan mutu pelayanan administrasi kependudukan di Kota Bontang.
“Masukan dari masyarakat menjadi bagian penting untuk menyempurnakan pelayanan kami sehingga semakin transparan, akuntabel, inklusif, dan sesuai kebutuhan masyarakat,” pungkasnya. (Irha)
