Salah satu rumah warga yang dapat bantuan bedah rumah pada 2025 lalu. (Istimewa/Perkimtan Bontang).
Kabarintens.com, Bontang – Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Kota Bontang mulai mematangkan tahapan penetapan calon penerima program bedah rumah tahun 2026. Program yang ditujukan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah tersebut kembali menjadi perhatian karena tingginya kebutuhan perbaikan rumah tidak layak huni di sejumlah wilayah Kota Taman.
Meski antusiasme masyarakat cukup tinggi, kuota bantuan yang tersedia tahun ini masih sangat terbatas. Dari ratusan usulan yang diajukan melalui kelurahan, hanya tujuh unit rumah yang akan memperoleh bantuan melalui alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kota Bontang.
Penata Kelola Perumahan Ahli Muda Perumahan dan Kawasan Permukiman Perkimtan Bontang, Hendra Hadyanto, mengatakan saat ini pihaknya masih melakukan tahapan verifikasi menyeluruh terhadap seluruh usulan yang masuk dari tingkat kelurahan.
“Usulan yang masuk dari kelurahan kurang lebih sekitar 800 unit. Semua diverifikasi satu per satu untuk memastikan kelayakan penerima bantuan,” ujarnya, Senin (18/5/2026).
Ia menjelaskan proses seleksi tidak dilakukan secara administratif semata. Tim juga melakukan penilaian teknis di lapangan untuk melihat kondisi fisik rumah, tingkat kerusakan, legalitas kepemilikan, serta kesesuaian data penerima dengan ketentuan program.
Setelah seluruh tahapan selesai, rumah-rumah yang memenuhi syarat akan disusun berdasarkan tingkat prioritas. Rumah dengan tingkat kerusakan paling berat dan dinilai paling mendesak akan mendapat kesempatan lebih besar untuk masuk daftar penerima.
“Yang diprioritaskan tentu rumah yang kondisinya paling tidak layak dan tingkat kerusakannya paling berat,” katanya.
Hendra mengakui kebutuhan bantuan bedah rumah di Bontang masih jauh lebih besar dibanding kemampuan anggaran daerah. Karena itu, Perkimtan juga berupaya mengusulkan tambahan alokasi melalui pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat agar lebih banyak warga dapat terlayani.
“Kami tidak hanya mengandalkan APBD. Tetap kami usulkan juga ke APBN dan provinsi agar cakupan bantuan bisa lebih banyak,” tandasnya. (Irha)
